Berita

HEADLINE
Atasi Tunggakan Kredit, Kejari Pangkep Perpanjang MoU dengan Bank BPD Sulselbar
Kamis, 04 Mei 2023
01:19 WIB

Pangkep - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pangkep, Toto Roedianto, tandatangan perpanjangan MoU kerjasama di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negera (Datun) dan Pemaparan Bantuan Hukum bersama Bank BPD Sulselbar, Kamis (9/3/2023).

MoU itu berdasarkan Surat Bank BPD Sulselbar Nomor : SR/51/R/PK/II.2023 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Perpanjangan PKS dan surat Bank BPD Sulselbar Nomor : SR/67/R/PK/II/2023 Tanggal 07 Februari 2023 Perihal Bantuan Hukum Penanganan Kredit Bermasalah.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kajari Pangkep, Toto Roedianto dengan Pimpinan Cabang Bank BPD Sulselbar Pangkep, Abdullah Mesfer adalah dalam rangka penyelesaian Kredit Bermasalah yang ada di Bank Sulselbar Cabang Pangkep.

Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Pangkep, Abdullah Mesfer menyatakan bahwa Penandatangan MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah bentuk sinergitas antara Bank Sulselbar Cabang Pangkep dengan JPN Kejaksaan Negeri Pangkep.

“Jadi ini kerjasama Jaksa Pengacara Negara atau JPN Kejari Pangkep, khususnya dalam hal penyelesaian kredit bermasalah, ” ucap Abdullah.

Kajari Pangkep, Toto Roedianto menyebut, dari tahun 2003 hingga 2023, terdapat 48 debitur yang mempunyai tunggakan kredit di Bank Sulselbar Cabang Pangkep dengan tunggakan pokok sebesar Rp 4.016.269.128 M dan tunggakan bunga sebesar Rp 488.780.596.

“Sehingga total tunggakan keseluruhan sebesar Rp 4.505.049.724, ” sebut mantan Koordinator di Bidang Pidsus Kejati Sulsel ini.

Atas dasar persoalan tersebut kata Totok, maka pihak Bank Sulselbar Cabang Pangkep meminta bantuan hukum kepada JPN Kejari Pangkep untuk melakukan upaya negosiasi melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tindakan itu diharapkan agar para debitur yang memiliki tunggakan kredit tersebut, dapat memenuhi kewajibannya, ” kata Totokm

Penandatanganan MoU di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan itu, adalah salah satu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Hal itu sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ” tutupnya.

Kamis, 04 Mei 2023

Kejari Pangkep Hentikan Penuntutan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice

Kamis, 04 Mei 2023

Kejari Pangkep Bebaskan Sukaesi dari Tuntutan Pidana

Kamis, 04 Mei 2023

Dugaan Korupsi Kantor Cabang BRI Pangkep Naik Tahap Penyidikan

Jumat, 26 Mei 2023

1 Orang Diperiksa Sebagai Saksi, Terkait Dengan Perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumat, 26 Mei 2023

Kepala SMKN 5 Pangkep Serahkan Lagi Uang Titipan Rp. 23.230.000,- Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara

logo
KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP
SULAWESI SELATAN

Konten situs ini bersifat informatif
bukan merupakan legal opinion dari Kejari Pangkep
apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper maka yang
menjadi acuan adalah data resmi paper based

@2023 Kejari Pangkep All Right Reserved